Ultimate magazine theme for WordPress.

Operasional Pertambangan Terganggu Akibat Kelangkaan Ban OTR

0 160
Operasional Pertambangan Terganggu Akibat Kelangkaan Ban OTR
Ban-ban OTR yang sudah lama menumpuk di Pusat Logistik Berikat (PLB) yang tidak bisa keluar karena terganjal aturan pemerintah.

Jakarta, Indonesiatiremag.com – Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (ASPINDO – IMSA), Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI – ICMA), dan Perkumpulan Tenaga Ahli Alat Berat Indonesia (PERTAABI) khawatir operasional pertambangan batubara di tanaha air bakal terganggu akibat kelangkaan ban OTR.

Kekhawatiran bersama Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (ASPINDO – IMSA), Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI – ICMA), dan Perkumpulan Tenaga Ahli Alat Berat Indonesia (PERTAABI) diungkapkan dalam keterangan resminya yang diterima Indonesiatiremag.com (16/06/2023).

Ketiga asosiasi ini sepakat bahwa industri pertambangan batubara memegang peranan penting terhadap perekonomian dan ketahanan energi nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, sektor pertambangan batubara telah memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian negara, menciptakan lapangan kerja, memberikan dampak positif bagi pengembangan infrastruktur serta menjaga ketahanan energi nasional yang sangat bergantung terhadap pasokan batubara.

Namun terdapat kekhawatiran potensi terganggunya produksi batubara akibat kelangkaan ban off  the road yang digunakan oleh alat berat. Padahal ASPINDO, APBI dan PERTAABI sudah mengungkapkan mengenai potensi gangguan terhadap produksi pertambangan batubara di Indonesia tersebut ke Pemerintah sejak beberapa bulan lalu.

Kondisi tersebut kontradiksi dengan upaya pemerintah dalam mendorong peningkatkan produksi batubara di tahun 2023. Pelaku usaha tersebut menghadapi kendala serius berupa keterbatasan pasokan ban off the road untuk alat berat yang digunakan dalam kegiatan pertambangan.

Jika kondisi ini berkepanjangan dikhawatirkan dapat menghambat kelancaran ekspor serta pasokan batubara ke Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Sebagai informasi, dalam kegiatan pertambangan jenis ban yang umumnya digunakan adalah jenis ban radial, bukan ban bias. Namun, sampai saat ini belum ada pabrik di Indonesia yang memproduksi ban OTR radial.

Jika kami terpaksa menggunakan ban jenis bias, umur pakai ban tersebut sangat pendek sehingga mengakibatkan biaya produksi menjadi sangat tinggi. Kami sangat berharap ban jenis radial dapat diproduksi di Indonesia dengan kualitas yang memadai, sehingga dapat mendukung program peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pemerintah dan kami pun dapat meminimalkan dampak ekonomi yang timbul dalam hal terjadi keterbatasan pasokan ban” ungkap Direktur Eksekutif ASPINDO Bambang Tjahjono .

Namun sangat disayangkan berdasarkan informasi yang diterima dari para importir ban yang pegang API – U belum dapat memenuhi kebutuhan industri karena persetujuan impor (PI) belum diberikan oleh Kementerian Perdagangan.

Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah terbitnya Neraca Komoditas (NK) oleh Kementerian Perindustrian. Akibatnya, stok ban yang dimiliki oleh anggota kami diperkirakan akan habis dalam waktu 2 bulan ke depan.

“Tentu saja situasi ini sangat mengkhawatirkan tidak saja bagi kami pelaku usaha tetapi juga bagi banyak pihak dalam ekosistem industri pertambangan karena kelangkaan ini berpotensi mengancam kelancaran produksi batubara di Indonesia” ujar Direktur PERTAABI Rochman Alamsyah.

ASPINDO, APBI dan PERTAABI sebagai mitra pemerintah memahami bahwa sedang ada upaya dari pemerintah untuk mengatasi masalah ini. “Kami berharap Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian dapat segera menyelesaikan persyaratan yang diperlukan sehingga persetujuan impor (PI) dapat diberikan dan stok ban dapat tersedia Kembali”tambahnya lagi.

Ketiga Asosiasi ini berharap ke depannya ban OTR radial bisa diproduksi di dalam negeri guna mendukung program TKDN yang lagi gencar-gencarnya digaungkan pemerintah.

“Kami juga ingin menyampaikan harapan agar ban off the road radial dapat diproduksi di Indonesia, sehingga kebutuhan sektor pertambangan batubara dapat terpenuhi serta meningkatkan nilai TKDN bagi perusahaan pengguna ban off the road”, lanjut dia lagi.

Sementara Direktur Eksekutif APBI, Hendra Sinadia mengungkapkan komitmennya untuk senantiasa bersinergi dengan pemerintah agar bisa mengatasai masalah ini.

“Sebagai asosiasi yang mewakili sektor pertambangan batubara, kami berkomitmen untuk terus menjalin kerja sama dengan pemerintah guna mengatasi tantangan ini. Dengan kerjasama yang baik antara industri pertambangan batubara dan pemerintah, kita dapat menjaga kelancaran produksi batubara, meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap perekonomian, dan memastikan ketahanan energi nasional”, tutup Hendra. (Itm01)

Leave A Reply

Your email address will not be published.